Tantangan Regulasi yang Dihadapi Oleh Decentralized Finance (DeFi)

Di awal 2021 ini, satu per satu aturan mengenai decentralized finance keluar dan bersifat larangan.

Aturan / Regulasi Decentralized Finance (DeFi) di Amerika Serikat

Contoh terbaru adalah pemberitahuan untuk pembuatan peraturan yang diusulkan oleh United States Financial Crimes Enforcement Network atau yang dikenal juga dengan FinCEN yang mengharuskan bank dan bisnis yang menawarkan layanan uang untuk memverifikasi identitas pelanggan yang bertransaksi dari “unhosted wallet” (wallet yang tidak terdaftar di exchange yang terregistrasi atau layanan kustodi lainnya).

Belajar Lebih Dalam Tentang DeFi !

Bagaimana melipatgandakan uang Anda di ekosistem finansial blockchain dan me-manage risikonya ? Signup email Anda di bawah ini

regulasi defi

Persyaratan yang tampaknya masuk akal dalam hal memerangi kejahatan namun hal tersebut tidak sesuai dengan layanan DeFi seperti Compound yang bergantung pada smart contract yang menghubungkan dana user. Tidak seperti aset crypto tradisional lainnya yang biasanya diperdagangkan di exchange yang juga berfungsi sebagai wallet sehingga memungkinkan pelacakan identitas user, proyek DeFi sering kali bersifat disintermediasi dan wallet user disimpan sendiri (unhosted).

Hal bahaya yang dapat terjadi adalah ketika institusi keuangan tidak dapat mematuhi verifikasi identitas dan persyaratan record-keeping di layanan DeFi, merupakan hal yang wajar DeFi semakin tidak didukung. Semakin banyak aturan beresiko yang dilanggar maka semakin kecil kemungkinan DeFi akan didukung.

Untuk menambah efek ini, Digital Commodity Exchange Act mengusulkan untuk melarang transaksi token di exchange kecuali exchange tersebut terdaftar, siap untuk membagikan informasi yang diminta, memenuhi kapasitas tertentu terkait standar anti-manipulasi, serta tidak melanggar undang-undang antitrust. Dari persyaratan tersebut, pendaftaran, pembagian informasi dan kepatuhan terhadap undang-undang antitrust maka dapat dipastikan bahwa ide decentralized exchange akan gagal.

Rancangan Regulasi DeFi di Uni Eropa

Para regulator di Eropa juga merupakan kelompok yang tidak ramah terhadap DeFi. Dalam peraturan yang diusulkan tentang Market in Crypto-Assets atau MiCA, Komisi Eropa mewajibkan penerbit stablecoin untuk memiliki “pengaturan tata kelola yang kuat” termasuk struktur organisasi yang jelas dengan tanggung jawab yang jelas serta prosedur administrasi dan akuntansi. Menurut aturan lain, badan pengelola stablecoin dan exchange harus memiliki reputasi dan kompetensi yang baik. Masalahnya adalah proyek DeFi dan Decentralized Exchange secara alami memiliki manajemen yang dinamis serta anggota yang dipilih berdasarkan prosedur pengambilan keputusan. Bahkan jika mereka memenuhi persyaratan MiCA pada awalnya, mereka tidak dirancang untuk dengan cepat mengubah struktur yang telah disetujui pada awalnya.

Lalu bagaimana dengan Decentralized Finance ?

Salah satu kemungkinannya adalah konflik antara undang-undang dan DeFi akan terus berlanjut dan Decentralized Finance secara bertahap akan terpinggirkan demi layanan lain yang lebih dapat diregulasi dan patuh yang memiliki lebih banyak user sehingga lebih dapat diandalkan. Exchange cryptocurrency merupakan contoh yang bagus dari compliance. Banyak yang terburu-buru untuk mematuhi undang-undang yang berlaku setelah terbukti bahwa mendapatkan kepercayaan user adalah kunci kesuksesan mereka setelah skandal Mt. Gox pada 2014 dan Bitfinex pada 2016.

Kemungkinan lainnya adalah DeFi akan mempertahankan dinamismenya meski tidak mendapat sanksi hukum. DeFi kemungkinan besar akan menjadi seperti jaringan peer-to-peer ilegal lainnya seperti Bittorent yang telah gagal ditutup oleh hukum selama lebih dari 20 tahun. User akan tejebak di tengah-tengah permainan kucing dan tikus yang tetap akan terjadi antara hukum dan DeFi sehingga salah satu dari mereka menang. Ini mungkin pertarungan yang sulit dimenangkan untuk DeFi karena sifat uang adalah untuk tunduk pada efek jaringan dan jika uang DeFi tidak dapat berinteraksi dengan uang legal maka penggunaannya akan dibatasi.

Pilihan terakhir dan semoga pilihan ini yang akan menang adalah pemerintah melihat potensi DeFi dan membuat undang-undang untuk merangkul DeFi. Langkah pertama adalah agar regulator berhenti berpura-pura bahwa DeFi tidak ada dan sebaliknya secara eksplisit mempertimbangkan bagaimana aturan yang diusulkan dapat berlaku untuk DeFi. Jika kesimpulan mereka adalah DeFi tidak sesuai dengan tujuan undang-undang maka setidaknya perlu dipertimbangkan apakah undang-undang tersebut sudah mengarah ke jalan yang benar.

 

Dilansir dari Cointelegraph, artikel oleh Konstantinos Stylianou,  associate professor of law and the deputy director of the Centre for Business Law and Practice at the University of Leeds School of Law.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *